Tangerang, Kabanonline.com – Pelaksanaan Sosialisasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Migran Indonesia, dimana akhir-akhir ini sedang banyak masalah yang sering bermunculan itu sangat menghawatirkan dan menjadi perhatian cukup serius bagi pemerintah, Eksekutif, dan Legislatif, walaupun wilayah Tangerang Raya bukan merupakan penyumbang besar tenaga kerja indonesia (TKI), karena Tangerang raya merupakan wilayah industri terbesar dan industri jasa. Tempat acara sosialisasi diselenggarakan di Gor Cibodas, Jl. Prambanan Perumnas II, kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Senin (19/03/2018).
" Marinus Gea , SE, M.Ak anggota DPR RI komisi IX fraksi PDI P menuturkan, sebagaimana tugas komisi IX DPR RI berhubungan dan menjadi mitra BNP2TKI, walaupun dominasi TKI di wilayah Tangerang Raya masih sangat rendah, karena wilayah ini banyak zona industri dan jasa. Walaupun demikian tetap masih ada di bawah ribuan jumlahnya.
Hal ini tentunya kita arahkan kepada para pekerjaan formal yang ada di wilayahnya masing-masing, dibandingkan kerja sebagai nonformal, karena pekerjaan formal tingkat kesejahteraannya lebih terjamin, pengawasannya lebih baik serta perlindungannya lebih bagus juga," Tuturnya.
" Marinus menjelaskan, bahwa pengusaha jasa penyalur TKI/PJTKI sudah lebih baik tentang semua ketentuannya karena DPR khususnya komisi IX terus memantau langsung segala sesuatu halnya yang berhubungan dengan BNP2TKI dan juga terus memonitor keberadaan perusahaan-perusahaan jasa penyaluran TKI yang ada di Indonesia," Jelasnya.
" Sejauh ini BNP2TKI sudah melakukan kinerjanya dengan baik dan PJTKI nya pun sudah melaksanakan kewajibannya dengan benar pula, sehingga persentase nya pun jauh lebih bagus,” Tandasnya.
" Marinus menambahkan, bahwa komisi IX DPR RI terus melakukan pengawasan-pengawasan dalam hal pemberangkatan TKI, walaupun terdapat komunikasi yang kurang baik. Akan tetapi hal ini menjadi acuan kami agar peraturan presiden (Perpres) tentang TKI di bulan mei mendatang akan segera rampung, guna menjadikan TKI kita menjadi sumber devisa terbesar dan mendapatkan tempat yang sangat layak bagi TKI nya sendiri karena mereka adalah pejuang devisa," Tambahnya.
" Monatorium harus segera dilakukan terlebih dahulu sebelum keberangkatan TKI, akan tetapi ini masih dalam pengkajian DPR komisi IX dengan Instansi terkait " UU PPNI tahun 2017 " yang baru sangatlah bagus, karena pengawasan dan penyuluhannya di mulainya langsung dari desa, serta perumusan (Perpres) tentang peraturan pelaksanaan TKI, di harapkan bulan mei 2018 sudah bisa diterbitkan," Pungkasnya. (Asep)
posted from Bloggeroid
